Petisi Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Mencapai Puluhan Ribu Tanda Tangan!
Jakarta - SatudataASN - Keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I 2024 menuai respons dari masyarakat. Ribuan calon ASN yang telah lolos seleksi mengekspresikan kekecewaan mereka dengan membuat petisi online yang mendesak percepatan pengangkatan.
Petisi CPNS dan PPPK 2024 Dapat Dukungan Massal
Petisi ini dibuat pada Kamis, 6 Maret 2025, di platform Change.org. Hingga terakhir kali dilihat pada Minggu (9/3/2025) pukul 22.51 WIB, petisi ini telah memperoleh 67.573 tanda tangan dari masyarakat yang mendukung percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.
Petisi ini secara khusus ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar segera menindaklanjuti aspirasi para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Isi Petisi Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Berikut adalah isi dari petisi tersebut:
"Proses rekrutmen CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 telah dimulai sejak Agustus 2024 dan pada saat ini telah memasuki tahapan Pengusulan NIP dari instansi kepada BKN. Meninjau hasil Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB dan dan Kepala BKN RI serta publikasi Instagram KEMENPAN-RB pada tanggal 5 Maret 2025 yang menetapkan Pengangkatan CPNS 2024 dilakukan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para peserta seleksi CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024, menyampaikan aspirasi dan permohonan kepada pemerintah, khususnya kepada Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, BKN, dan instansi terkait, untuk segera melakukan percepatan proses pengangkatan setelah proses pengusulan dan penetapan NIP/NI PPPK.
Adapun alasan kami mengajukan petisi ini adalah:
- Memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi.
- Menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik.
- Menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas
- Mendukung kelancaran pelayanan publik
- Karena banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK, sehingga kini mengalami pengangguran dan kehilangan penghasilan tetap, sementara proses pengangkatan belum juga selesai. Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga.
Dengan penuh hormat, kami memohon agar proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 dapat segera dipercepat, sehingga para ASN baru dapat segera mengabdi dan bekerja sesuai amanah yang telah diberikan.
Demikian petisi ini kami buat sebagai bentuk aspirasi dan harapan besar kami terhadap perhatian dan kebijakan pemerintah."
Adapun poin utama yang disampaikan dalam petisi tersebut antara lain:
- Keputusan penundaan berdampak besar – Banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi mengabdi sebagai ASN, namun kini harus menunggu lebih lama tanpa kepastian.
- Ketidakpastian pengangkatan – Sebelumnya, pengangkatan dijadwalkan pada 2024, tetapi kini diundur ke 1 Oktober 2025 untuk CPNS dan 1 Maret 2026 untuk PPPK.
- Kebutuhan pelayanan publik – Dengan jumlah pegawai non-ASN yang masih tinggi, percepatan pengangkatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
- Permohonan revisi keputusan – Para peserta meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan penundaan agar pengangkatan bisa dilakukan sesuai jadwal semula.
Data Kuota dan Kebutuhan CPNS-PPPK 2024
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kuota formasi ASN 2024, namun terdapat perbedaan signifikan antara jumlah yang diajukan, diusulkan, dan akhirnya disetujui. Berikut perbandingan datanya:
| Kategori | Awal Diajukan | Usulan Akhir | Formasi Disetujui |
|---|---|---|---|
| CPNS Instansi Pusat | 207.247 | 130.414 | 114.546 |
| CPNS Instansi Daerah | 483.575 | 148.013 | 134.424 |
| PPPK Pusat & Daerah | 1.605.694 | 1.011.397 | 1.017.111 |
Sumber: KemenPAN-RB
Dampak dan Tanggapan Pemerintah
Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini disebut-sebut berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
"[Penundaan karena efisiensi anggaran] Tidak benar. MenPANRB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu," kata Hasan saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa keputusan penundaan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga ASN dengan program prioritas pemerintah serta memperhitungkan usulan dari pemerintah daerah.
"Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujar Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Kesimpulan
Dengan adanya penundaan ini, ribuan peserta CPNS dan PPPK 2024 kini berada dalam ketidakpastian. Petisi yang telah mendapat puluhan ribu tanda tangan menunjukkan besarnya dukungan terhadap percepatan pengangkatan ASN. Kini, keputusan ada di tangan pemerintah, apakah mereka akan mengakomodasi permintaan ini atau tetap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.