Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN 2024, CPNS Diangkat Paling Lambat Juni 2025
SatudataASN.com – Pemerintah secara resmi mengumumkan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diangkat paling lambat pada Juni 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat paling lambat pada Oktober 2025.
 |
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui perwakilan dari aliansi BEM Seluruh Indonesia yang menggelar aksi puncak demonstrasi ''Indonesia Gelap'' di Patung Kuda Jakarta, Kamis (20/2/2025). Aksi ini merupakan Puncak dari serangkaian protes terhadap pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.(KOMPAS.com/FREDERIKUS TUTO KE SOROMAKING) |
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengangkatan ASN berlangsung lebih cepat dan tidak tertunda terlalu lama.
"Pertama, pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Jadwal Pengangkatan CASN 2024
Perubahan jadwal pengangkatan CASN ini diambil setelah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk dari peserta CASN yang telah lolos seleksi. Sebelumnya, pengangkatan CPNS dan PPPK dijadwalkan serentak pada 1 Oktober 2025 dan Maret 2026. Kini, jadwal tersebut dipercepat untuk mengakomodasi kebutuhan instansi pemerintah serta memberikan kepastian kepada peserta seleksi.
|
Kategori |
Jadwal Awal |
Jadwal Percepatan |
|
CPNS 2024 |
Oktober 2025 |
Juni 2025 |
|
PPPK 2024 |
Maret 2026 |
Oktober 2025 |
Prasetyo menegaskan bahwa kementerian, lembaga, dan instansi daerah harus segera menindaklanjuti keputusan ini dengan melakukan analisis dan simulasi kesiapan mereka. "Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," jelasnya.
Alasan Percepatan Pengangkatan CASN 2024
Keputusan ini tidak diambil tanpa pertimbangan matang. Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja, percepatan ini bertujuan untuk memastikan semua CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa mulai bekerja pada waktu yang sama.
"Jadi mereka, teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak," imbuh Aba.
Namun, kebijakan ini menuai berbagai reaksi, terutama dari peserta CASN 2024 yang sebelumnya dijadwalkan diangkat pada Oktober 2025 dan Maret 2026. Banyak di antara mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena berharap segera mendapatkan kepastian status sebagai ASN.
Dampak Percepatan Pengangkatan
- Kepastian bagi Peserta CASN – Percepatan ini memberikan kepastian kepada mereka yang telah lolos seleksi agar bisa segera bekerja dan mendapatkan hak-haknya.
- Optimalisasi Kinerja Pemerintahan – Dengan pengangkatan yang lebih cepat, instansi pemerintah dapat lebih cepat mengisi formasi yang kosong dan meningkatkan pelayanan publik.
- Penyesuaian Anggaran dan Administrasi – Pemerintah dan instansi terkait harus segera menyesuaikan perencanaan anggaran dan administrasi untuk memastikan pengangkatan ini berjalan lancar.
Langkah Selanjutnya
Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis dan simulasi agar proses pengangkatan berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. "Bapak Presiden memberikan petunjuk agar segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut," tegas Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa pemerintah terus memantau kesiapan setiap instansi untuk memastikan bahwa proses ini berjalan tanpa kendala berarti.
Dengan adanya percepatan ini, diharapkan seluruh CASN 2024 bisa segera berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi di Indonesia. Masyarakat dan peserta seleksi CASN kini tinggal menunggu realisasi dari kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah ini.